mari pajaki PSK

Saya bukan pengguna PSK. 

Sumpah deh, seumur jagung usia saya, belum pernah sekalipun pake PSK. Kalaupun maen ke tempat "gitu-gitu" emang pernah. Sekali dalam hidup saya, itupun diajak temen-temen satu mess dulu, yang butek dan pengen cari hiburan di tempat "begitu".

Sampe di tempat itupun, saya cuma diam. Boro-boro mau pake PSK, lha wong minum-minuman beralkohol aja gak berani.

Akhirnya, di tempat "begituan" terpencil di ujung selatan daerah Banten sana, saya cuma duduk meringkuk sambil menghabiskan bergelas-gelas kratingdaeng dingin, satu-satunya minuman tak beralkohol yang dijual. Sambil mengumpati diri sendiri kenapa ikut-ikutan solider sampai ke tempat ini.

Bukannya sok suci, tapi emang duit di dompet cuma tinggal beberapa lembar uang ribuan, walaupun manager lapangan saya yang ikutan meramaikan kegiatan ini sesumbar untuk membayar semua tagihan.

Lagipula sebagai anak Jakarta, melihat wajah yang "dijual" disana tidak cukup untuk mengundang selera. Ditambah takut dosa sama takut dipenjara kalo kena grebek sama satpol PP.

Kehidupan para Pekerja Seks Komersial atau PSK memang serba salah.

Secara agama, norma dan susila, jelas para PSK tersebut tak bakal mendapat tempat di sisi-Nya, lha emang siapa yang meninggal?.

Tapi anehnya, di Batam sana, sayup-sayup terdengar rancangan peraturan untuk mengenakan pajak untuk para PSK.

Kontan teman-teman saya di kantor yang sekarang, berteriak lantang, waahh... pengeluaran bakalan nambah dong..!

Padahal jelas-jelas itu baru rancangan peraturan, yang belum tentu jadi. Walaupun sudah dirancang, juga belum tentu bakalan diterima. Kalaupun diterima, belum tentu mudah dilaksanakan.

Lha bagaimana cara mem-pajak-i PSK?

"Banyak jalan menuju nganu..", kata teman kantor saya yang jenis kelaminnya jadi-jadian.

Apa yang bakal dipajaki dari para PSK ini? Apakah "penghasilan"nya?  dan termasuk dalam pajak apa? Pajak penghasilan? pajak "makanan"? atau pajak "layanan"?.

Terus, pajaknya akan dibayar dalam bentuk apa? uang? atau "service" lebih mungkin? atau mungkin bisa langsung "dipungut" melalui para pegawai kantor pajak kepada "wajib pajak" yang notabene PSK? wah kalo yang terakhir bisa, yummy banget dong.

Sengaja saya kasih tanda kutip buat menegaskan kalo ini membingungkan. Sungguh, sampai blog ini diturunkan saya juga masih bingung dan berpikir kotor, eh maksudnya berpikir kurang jernih.

Padahal jelas-jelas pekerjaan mereka tidak pernah pakai properti milik negara. Kalaupun ada, faktanya justru para pegawai negara banyak yang memakai "propertinya" PSK.. hehe.

Lantas, Apa iya para PSK ini bakal disuruh bikin NPWP, seperti para pekerja lainnya. Yang setiap tahun mengisi SPT tahunan sebagai bagian dari kewajiban warga negara yang patuh dan berbudi luhur.

Berapa penghasilan harian mereka, eh maksudnya berapa tamu yang hadir, berapa akumulasi penghasilan tahunan dan berapa penghasilan tidak kena pajak dan berapa yang bakal dipajaki.

Wah ini pasti menarik. 

Kalau ini dijalankan saya yakin dampaknya akan sangat luar biasa. Negara bakal diuntungkan, karena sebagian besar properti yang digunakan para "wajib pajak" ini pasti punya pribadi, bisa dipakai berulang-ulang bahkan, dan uang yang dihasilkan sebagian mestinya masuk ke kas negara.

Dan di sisi lain, ini juga membuktikan kalo semua warga negara punya hak dan tanggung jawab yang sama. Apapun sukunya, agamanya, profesinya, posisi yang dimainkan eh maksudnya posisi di dalam perusahaan semua sama dalam kewajiban membayar pajak.

Toh ini juga bisa jadi bukti penting peran strategis dari para PSK yang selama ini sering dipandang sebelah mata.

Paling tidak, kalau profesi mereka dikenakan pajak, bisa jadi salah satu sumbangsih nyata dari para PSK untuk turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara dari hasil tetesan keringetan eh, keringatnya.

Lunasi pajaknya, awasi pengguna (PSK) nya.

MERDEKA!

Ohhhhh yessss...

Ohhhhhh Nooooooo....